Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo mengakui bahwa tanggapan Polri terhadap laporan masyarakat masih lambat jika dibandingkan dengan respon dari Pemadam Kebakaran (Damkar). Dalam sebuah rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Dedi menyatakan bahwa pola respons yang ada saat ini perlu ditingkatkan agar lebih efisien.
Komjen Dedi mengungkapkan bahwa dalam konteks Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), waktu respon terkait laporan masyarakat sangat penting. Dalam standar PBB, waktu respons ideal diharapkan di bawah sepuluh menit, sedangkan Polri masih berada di atas waktu tersebut.
Di tengah meningkatnya jumlah laporan masyarakat, Dedi mencatat bahwa Damkar menjadi lebih populer di kalangan masyarakat. Banyak yang lebih memilih untuk melaporkan insiden kepada Damkar, dikarenakan cepatnya waktu respon yang mereka tawarkan.
Lebih jauh, Dedi menyoroti pentingnya peningkatan layanan call center Polri 110. Ia berharap dengan perbaikan tersebut, respon terhadap setiap pengaduan masyarakat dapat dilakukan dalam waktu di bawah sepuluh menit.
Sejalan dengan upaya perbaikan, Dedi mengungkapkan bahwa Polri telah melakukan evaluasi menyeluruh dan menyiapkan buku panduan yang berisi pedoman bagi anggotanya. Buku ini difokuskan untuk menanggulangi masalah seperti arogansi dan penyalahgunaan wewenang yang sering dikeluhkan masyarakat.
Upaya Polri Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan
Dedi menjelaskan bahwa Korps Bhayangkara berkomitmen untuk berbenah dan mendorong akselerasi reformasi dalam institusi kepolisian. Ia menyatakan bahwa Polri akan selalu melakukan perbaikan diri demi memenuhi tuntutan masyarakat.
Salah satu langkah yang diambil adalah pembentukan tim percepatan reformasi yang bertujuan untuk merespon berbagai tuntutan yang muncul dari masyarakat. Tuntutan tersebut mencakup keberadaan lembaga pemantau yang berfokus pada hak asasi manusia.
Dedi menegaskan bahwa semua tuntutan dari organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya telah dicatat dan menjadi prioritas dalam agenda reformasi. Langkah-langkah cepat telah diambil sesuai dengan arahan dari Kapolri.
Polri juga melibatkan berbagai pihak dalam proses reformasi untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang lebih luas. Tim dari sejumlah lembaga, seperti tim Litbang Kompas, turut berkontribusi dalam memetakan tugas dan fungsi utama Polri yang perlu diperbaiki.
Kualitas pelayanan dan keamanan masyarakat menjadi fokus utama yang mendapat perhatian. Dedi melaporkan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) mendapatkan respon positif dari masyarakat, menunjukkan bahwa ada upaya untuk meningkatkan kinerja di lini tersebut.
Efektivitas Pengawasan Internal Polri
Dedi mengakui bahwa kurangnya pengawasan internal menjadi salah satu masalah yang dikeluhkan masyarakat. Banyak keluhan muncul mengenai adanya tindakan arogansi serta penyalahgunaan wewenang oleh anggotanya.
Untuk menanggulangi hal ini, pengawasan internal Polri akan ditingkatkan. Dalam rangka menciptakan kultur kerja yang lebih baik, peningkatan pengawasan menjadi bagian dari reformasi yang sedang dijalankan.
Proses evaluasi juga dilakukan untuk mendeteksi berbagai masalah sejak dini dan mencari solusi terbaik. Polri bertekad untuk tidak membiarkan kesalahan di masa lalu terulang kembali.
Selain itu, upaya komunikasi dengan masyarakat menjadi lebih terbuka. Dedi berharap dengan demikian, masyarakat dapat lebih percaya dan merasa aman ketika melaporkan insiden kepada pihak kepolisian.
Harapan besar diletakkan pada tim akselerasi yang dibentuk untuk mempercepat proses transformasi dalam tubuh Polri. Ini menjadi bagian dari usaha untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Kolaborasi Dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Reformasi
Pentingnya kolaborasi dengan masyarakat tidak bisa dipandang sebelah mata. Dedi menekankan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam reformasi kepolisian.
Melalui keterlibatan masyarakat, Polri dapat memahami secara lebih baik permasalahan yang dihadapi dan apa yang diharapkan dari institusi mereka. Ini penting untuk menciptakan rasa saling percaya antara Polri dan masyarakat.
Dedi juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan umpan balik atas layanan yang diberikan. Dengan demikian, Polri bisa melakukan perbaikan yang lebih tepat sasaran.
Keputusan untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan semakin menunjukkan komitmen Polri dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan publik. Hal ini akan membantu menciptakan iklim aman dan tertib.
Dengan reformasi yang sedang berlangsung, diharapkan Polri dapat memenuhi ekspektasi masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum di tanah air.
